Mamuju, 25 Oktober 2025 — Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Mamuju.
Organisasi mahasiswa daerah ini menduga adanya praktik permainan dan penyalahgunaan dalam proses distribusi gas yang menyebabkan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok tersebut.
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) IPMAPUS Sulbar, ditemukan sejumlah pangkalan gas subsidi fiktif serta pola distribusi yang tidak jelas arah penyalurannya.
Temuan itu memperkuat dugaan adanya oknum yang sengaja memanfaatkan rantai distribusi untuk mencari keuntungan pribadi.
Kadri, salah satu pengurus PP IPMAPUS Sulbar, mengungkapkan bahwa gas LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Mamuju. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan antara jumlah pasokan dan ketersediaan di tingkat masyarakat.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya mafia migas yang bermain di balik kelangkaan ini. Banyak pangkalan yang secara rutin menerima pasokan, namun gas tersebut tidak pernah benar-benar sampai ke masyarakat. Ini patut diduga sebagai praktik penyimpangan,” ujar Kadri kepada NuansaSulbar.com.
IPMAPUS Sulbar menilai situasi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka menilai lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, menjadi salah satu penyebab utama persoalan ini.
“Jika Kepala Dinas Perdagangan Mamuju tidak mampu mengurai persoalan ini secara transparan dan tuntas, maka lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya,” tegas Kadri.
Lebih lanjut, IPMAPUS Sulbar menyatakan siap membawa dugaan penyalahgunaan distribusi gas LPG subsidi ini ke ranah hukum apabila tidak ada langkah konkret dari pihak pemerintah daerah dalam waktu dekat.“Kami tidak akan tinggal diam.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas, kami akan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum agar ditelusuri lebih dalam,” tambahnya.
IPMAPUS Sulbar juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait, termasuk Pertamina, DPRD Mamuju, dan aparat kepolisian, untuk turun langsung melakukan pengecekan terhadap pangkalan dan subpenyalur di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu.
“Gas subsidi adalah hak masyarakat kecil, bukan untuk diperjualbelikan oleh oknum yang haus keuntungan. Kami akan terus mengawal isu ini sampai tuntas,” pungkas kadri