MAMUJU — Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat, Akbar, menyoroti keras kerusakan jalan desa yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas alat berat milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Menurut Akbar, sejumlah ruas jalan di Desa Pammulukang yang sebelumnya dibangun menggunakan dana desa kini mengalami kerusakan parah akibat dilalui alat berat dengan kapasitas melebihi daya dukung jalan. Kondisi tersebut memperparah akses masyarakat yang selama ini sudah bertahun-tahun terisolasi akibat infrastruktur yang buruk.
“Kami melihat ada ketimpangan yang luar biasa. Jalan yang dibangun dari dana desa justru rusak karena dilalui alat berat milik pemerintah sendiri. Ini bentuk kelalaian dan ketidakpedulian terhadap hak masyarakat desa,” tegas Akbar, Ketua IPMAPUS Sulbar sekaligus pemuda asal Desa Pammulukang.
Akbar menilai pemerintah daerah telah gagal memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya Desa Pammulukang yang selama ini hanya dijadikan “ladang eksploitasi” tanpa adanya kompensasi pembangunan yang nyata.
“Puluhan tahun jalan ke Desa Pammulukang rusak seperti sungai, berlumpur, dan menyulitkan transportasi warga. Pemerintah seolah menutup mata. Kami ini bagian dari masyarakat yang juga membayar pajak, tapi keadilan pembangunan tidak pernah kami rasakan,” ujarnya.
IPMAPUS Sulbar berencana melakukan konsolidasi dengan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kerusakan tersebut. Akbar menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, pihaknya siap menggerakkan aksi demonstrasi besar-besaran.
“Kalau pemerintah tetap bungkam, maka kami, pemuda dan mahasiswa bersama masyarakat Desa Pammulukang akan turun ke jalan. Kami akan menuntut hak kami yang selama ini diabaikan,” tegasnya.
Akbar berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera turun tangan memperbaiki kerusakan jalan serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas alat berat tersebut.