Mamuju, NuansaSulbar.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (PP IPMAPUS) Sulawesi Barat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas developer perumahan di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut disampaikan setelah adanya temuan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju tidak memiliki daftar lengkap developer yang mengantongi izin pembangunan.
Hal itu dinilai sebagai kekeliruan besar dalam kinerja pengawasan pemerintah daerah terhadap para pengusaha developer yang saat ini semakin masif melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Mamuju.
Zul, selaku narasumber dari PP IPMAPUS Sulbar, menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.
“Jika benar dinas terkait tidak memiliki data atau daftar developer yang memiliki izin, maka ini adalah kekeliruan besar dalam tata kelola pengawasan pembangunan. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kontrol penuh terhadap setiap aktivitas pembangunan perumahan,” ujar Zul.
Ia juga menilai, banyak developer yang diduga hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku, seperti kelengkapan perizinan, penyediaan fasilitas umum dan sosial, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
Menurutnya, apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga dapat mengancam masa depan pembangunan dan penataan wilayah Kabupaten Mamuju.
“Kami melihat ada kecenderungan sejumlah developer hanya mengejar keuntungan tanpa mematuhi aturan. Jika tidak diawasi secara ketat, maka yang dirugikan adalah masyarakat dan juga masa depan pembangunan daerah,” tambahnya.
IPMAPUS Sulbar pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turut turun tangan menertibkan persoalan tersebut serta melakukan penelusuran terhadap developer yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju juga diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pembangunan perumahan, agar aktivitas developer tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami berharap aparat penegak hukum ikut mengawasi dan menertibkan persoalan ini, serta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan dinas terkait,” tutup Zul.