*MAMUJU* – Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra [AMPERA] bersama Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat [FKP-Sulbar] menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin [13/7/2026].
Dalam aksinya, massa menuntut pemecatan salah satu anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Gerindra yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap terkait pengadaan dapur program Makanan Bergizi Gratis [MBG] di wilayah dapil Polewali Mandar.
Angriawan selaku Koordinator Lapangan mengatakan pihaknya sudah mengantongi bukti yang dinilai cukup untuk diproses lebih lanjut.“Ini sungguh ironi.
Temuan bukti yang beredar itu sudah sangat cukup untuk melakukan pemecatan terhadap anggota DPRD dari fraksi Gerindra tersebut. Ada dugaan bukti transaksi suap menyuap yang jika dinominalkan mencapai 50 juta rupiah,” ujar Angriawan.
Ia juga mendesak agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. “Selain pemecatan, dugaan pidana juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai anggota DPRD yang diduga terlibat suap menyuap ini punya bekingan hingga dianggap kebal hukum dan sanksi,” tegasnya.
*Tanggapan DPRD Sulbar* Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD.Munandar menyampaikan bahwa proses terkait dugaan tersebut saat ini sudah ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD. “Proses di Badan Kehormatan sudah berlangsung 3 minggu dan kami menunggu hasilnya,” kata Munandar Wijaya.
Ia juga mengajak massa aksi untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat [RDP] agar Badan Kehormatan dan anggota DPRD Sulbar yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap dapur MBG tersebut dapat dihadirkan dan dimintai keterangan secara langsung.“Kami terbuka. Silakan ajukan RDP supaya semua bisa dijelaskan secara forum resmi,” tambahnya.
“Kami akan melakukan pendampingan (menjadwalkan RDP) serta akan melakukan aksi berjilid jilid jika dalam waktu dekat ini anggota DPRD tersebut belum mendapatkan sanksi pemecatan dari DPRD Sulbar karna di anggap telah merusak Marwah perwakilan rakyat yang dimana ini selaras dengan agenda evaluasi terkait dugaan banyak nya kasus kasus MBG yang merusak citra publik.
Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD yang disebut belum memberikan keterangan resmi.