Mamuju, NuansaSulbar.com — Penanganan dugaan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ilegal dari Sulawesi Barat menuju Morowali kembali menuai sorotan. Perkara ini dinilai bukan sekadar pelanggaran distribusi energi, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di daerah.
Kepala Bidang Hukum dan HAM PP IPMAPUS Sulawesi Barat, Muh. Kadri, menilai perkembangan kasus yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat belum menunjukkan pengembangan yang menyeluruh terhadap aktor-aktor utama yang diduga terlibat.
“Publik hanya melihat proses hukum berhenti pada sopir pengangkut. Sementara sumber BBM, pemilik, hingga pihak penadah belum pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Kadri kepada NuansaSulbar.com
Menurutnya, keterangan sopir yang disebut telah mengarah pada nama pemilik kendaraan seharusnya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh jaringan distribusi dan kemungkinan keterlibatan pemodal di balik praktik ilegal tersebut.
“Kalau ada keterangan yang mengarah pada pihak tertentu, itu harus diuji dan dikembangkan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di pelaksana lapangan. Harus menyasar aktor intelektualnya,” tegasnya.
Kadri menekankan, transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks reformasi Polri yang selama ini digaungkan, ia menilai momentum ini semestinya menjadi ajang pembuktian komitmen terhadap profesionalisme dan integritas.
“Integritas institusi diuji dalam kasus-kasus seperti ini. Masyarakat Sulawesi Barat ingin melihat keberanian aparat menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa persepsi tebang pilih dalam penanganan perkara dapat berdampak serius terhadap legitimasi institusi penegak hukum. Karena itu, pihaknya mendesak agar penyidikan dilakukan secara komprehensif dan perkembangan kasus disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Ini bukan soal melemahkan institusi, tetapi memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ketika proses dilakukan secara transparan dan menyeluruh, kepercayaan publik justru akan semakin kuat,” tutup Kadri.